Gorontalo - Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah mengucapkan kata ndasmu saat menyampaikan pidato dalam acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada 24 Juni 2026. Ucapan tersebut disampaikan dalam konteks bercanda, namun langsung disusul permintaan maaf dari Prabowo yang menyadari ucapannya berpotensi menjadi kontroversi. (suara.com)
Peristiwa ini kembali memunculkan diskusi mengenai batas antara gaya komunikasi yang santai dengan tuntutan etika seorang kepala negara.
Kritik dari Pakar Komunikasi
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fajar Junaedi, menilai bahwa persoalannya bukan semata-mata niat bercanda, melainkan posisi Prabowo sebagai Presiden RI.
Menurut Fajar, seorang presiden memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga pilihan kata di ruang publik. Ia menggunakan pendekatan etika deontologi, yang menekankan bahwa tindakan dinilai berdasarkan kewajiban, bukan hanya niat. Dalam perspektif tersebut, bahasa yang digunakan seorang kepala negara turut mencerminkan wibawa institusi negara. Meski demikian, ia juga mengapresiasi sikap Prabowo yang segera meminta maaf setelah menyadari ucapannya. (suara.com)
Kritik Serupa Pernah Muncul Sebelumnya
Kritik terhadap gaya pidato Prabowo bukan pertama kali muncul. Sebelumnya, analis politik Pangi Syarwi Chaniago menilai berbagai capaian pemerintahan sering kali tertutupi oleh kontroversi yang muncul setelah pidato Presiden.
Menurutnya, pidato seorang kepala negara seharusnya menunjukkan kewibawaan dan ketenangan. Ia berpendapat bahwa penggunaan sindiran, ejekan, atau gimik yang berlebihan justru dapat mengalihkan perhatian publik dari substansi kebijakan pemerintah. (Rmol.id)
Mengapa Hal Ini Menjadi Sorotan?
Komunikasi seorang presiden memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan komunikasi tokoh publik biasa. Setiap ucapan dapat:
Mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
Menjadi contoh bagi pejabat di bawahnya.
Mempengaruhi citra Indonesia di mata publik internasional.
Menggeser perhatian media dari pembahasan kebijakan menuju kontroversi bahasa.
Karena itu, banyak pakar komunikasi menilai bahwa pilihan diksi seorang kepala negara perlu mempertimbangkan konteks, audiens, dan dampaknya.
Di Sisi Lain, Ada yang Melihatnya Sebagai Gaya Komunikasi
Sebagian masyarakat justru menilai gaya bicara Prabowo terasa spontan dan lebih dekat dengan bahasa sehari-hari sehingga dianggap lebih mudah diterima oleh sebagian audiens. Dalam pandangan ini, ucapan tersebut dipahami sebagai humor, bukan penghinaan yang disengaja.
Namun, kritik tetap muncul karena standar etika bagi seorang presiden dinilai berbeda dengan tokoh publik lainnya. Jabatan tersebut membawa tanggung jawab untuk menjaga martabat lembaga negara dalam setiap komunikasi publik.
Kesimpulan
Peristiwa ucapan ndasmu kembali menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak hanya dinilai dari maksud pembicara, tetapi juga dari dampaknya di ruang publik. Permintaan maaf Prabowo mendapat apresiasi sebagai bentuk tanggung jawab, tetapi perdebatan mengenai gaya komunikasi presiden diperkirakan akan terus menjadi perhatian, terutama ketika ucapan tersebut berulang dan memicu polemik.
