Di negeri yang katanya sedang serius memberantas tambang ilegal, publik kembali disuguhi tontonan yang sulit dicerna akal sehat.
Seorang tokoh yang telah berstatus tersangka dugaan tambang ilegal justru muncul dalam sesi foto bersama Presiden pada sebuah acara resmi di Istana Negara.
Ironis? Tentu. Mengejutkan? Tidak lagi.
Anton Timbang diketahui hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kadin Sulawesi Tenggara pada pertemuan Presiden dengan jajaran Kadin. Setelah acara usai, sesi foto bersama berlangsung seperti biasa. Bedanya, kali ini salah satu wajah di foto bukan sekadar pengusaha, melainkan sosok yang tengah menghadapi proses hukum.
Masyarakat pun bertanya-tanya. Bukankah pemerintah sedang gencar menyuarakan pemberantasan tambang ilegal? Atau jangan-jangan pesan yang ingin disampaikan adalah, "Silakan berproses hukum, asal masih sempat tersenyum di depan kamera."
Yang lebih menggelitik, sebelumnya Anton Timbang diberitakan sempat tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit. Namun publik kemudian melihatnya berdiri tegak dalam acara resmi. Mungkin penyakitnya memang unik: lemah ketika dipanggil penyidik, tetapi pulih ketika ada undangan ke Istana.
Tentu saja, secara hukum seseorang yang berstatus tersangka masih memiliki hak-haknya dan belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak ada aturan yang otomatis melarang seorang tersangka menghadiri acara resmi apabila tidak sedang ditahan atau dikenai pembatasan tertentu.
Namun persoalannya bukan semata soal hukum.
Yang dipertanyakan publik adalah soal simbol dan pesan yang diterima masyarakat. Di saat aparat bekerja keras mengejar pelaku tambang ilegal, masyarakat justru melihat seorang tersangka berdiri dalam bingkai foto bersama kepala negara. Sulit menyalahkan publik bila mereka bertanya apakah pemberantasan hukum benar-benar tanpa kompromi atau hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lingkaran kekuasaan.
Barangkali inilah wajah baru pemberantasan korupsi dan kejahatan sumber daya alam. Dulu orang berlomba-lomba menghindari kamera agar tidak terlihat. Kini, yang lebih bergengsi justru tampil dalam foto bersama pejabat tinggi. Sebab, dalam politik citra, satu jepretan kamera terkadang lebih kuat daripada seribu siaran pers.
Istana memang belum memberikan penjelasan mengenai bagaimana proses undangan atau mengapa Anton Timbang tetap hadir dalam acara tersebut. Kekosongan penjelasan inilah yang akhirnya diisi oleh spekulasi publik. Dan seperti biasa, ketika penjelasan resmi tidak kunjung datang, media sosial akan bekerja lembur menciptakan berbagai tafsir.
Jika tujuan pemerintah adalah membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, maka foto ini justru menjadi pekerjaan rumah baru. Sebab dalam era digital, masyarakat bukan hanya menilai pidato, tetapi juga siapa saja yang berdiri di samping para pemimpin.
Satu foto memang tidak menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Tetapi satu foto bisa menentukan bagaimana publik memandang keseriusan sebuah pemerintahan dalam menjaga jarak dengan mereka yang sedang berhadapan dengan hukum.
Dan mungkin itulah ironi terbesar hari ini. Ketika rakyat berharap melihat simbol ketegasan, yang muncul justru potret yang membuat semua orang mengernyitkan dahi.