Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah pidatonya dalam acara Panen Raya TNI di Kabupaten Malang. Di hadapan para petani, ia menyatakan bahwa mereka yang menganggap harga beras terlalu mahal sebaiknya ikut menanam padi sendiri. Bahkan, Prabowo berkelakar pemerintah siap menyiapkan lahan melalui TNI dan Kementerian Pertanian bagi siapa pun yang ingin membuktikannya.
Ucapan tersebut memang mengundang tepuk tangan dari para petani. Dari sudut pandang petani, pesan Prabowo mudah dipahami: jangan hanya menuntut harga murah, sementara petani juga berhak memperoleh penghasilan yang layak. Tidak ada yang salah dengan membela kesejahteraan petani.
Namun persoalannya, apakah pernyataan "tanam sendiri" benar-benar menjawab kegelisahan masyarakat?
Keluhan masyarakat terhadap harga beras umumnya bukan karena mereka ingin petani hidup susah. Yang mereka rasakan adalah daya beli yang semakin tertekan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan harga beras berarti pengeluaran rumah tangga ikut membengkak. Mereka mengeluh bukan karena membenci petani, melainkan karena pendapatan mereka tidak ikut naik.
Di sinilah letak persoalannya. Ketika masyarakat mempertanyakan mahalnya harga beras, jawaban yang mereka harapkan adalah penjelasan mengenai langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, memperbaiki distribusi, mengendalikan biaya produksi, atau memperkuat cadangan pangan. Bukan sindiran agar mereka menanam padi sendiri.
Ajakan tersebut juga sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di kawasan perkotaan atau permukiman padat. Mereka tidak memiliki sawah, tidak memiliki modal pertanian, dan bekerja di sektor yang sama sekali berbeda. Menyuruh mereka menanam padi bukan solusi yang dapat dijalankan, melainkan lebih terdengar sebagai respons retoris.
Di sisi lain, pemerintah memang menghadapi dilema yang tidak mudah. Harga gabah yang tinggi menguntungkan petani, tetapi harga beras yang tinggi membebani konsumen. Tugas pemerintah justru mencari titik keseimbangan agar petani tetap memperoleh keuntungan, sementara masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Karena itu, komunikasi publik menjadi sangat penting. Seorang presiden tidak hanya dituntut menyampaikan semangat kepada petani, tetapi juga mampu menunjukkan empati kepada jutaan masyarakat yang sedang menghadapi tekanan biaya hidup. Kalimat yang bernada sindiran memang dapat memancing tawa dalam sebuah acara, tetapi bisa menimbulkan kesan berbeda ketika didengar masyarakat yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pidato tersebut juga memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah pemerintah mulai melihat kritik masyarakat sebagai sesuatu yang perlu disindir, atau sebagai masukan yang harus dijawab dengan kebijakan?
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan ajakan untuk menjadi petani agar bisa membeli beras. Mereka membutuhkan jaminan bahwa bekerja dengan profesinya masing-masing sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Membela petani adalah kewajiban negara. Tetapi memastikan rakyat mampu membeli hasil panen petani dengan harga yang wajar juga merupakan kewajiban yang sama pentingnya.
Ketika kritik tentang harga beras dijawab dengan kalimat "tanam sendiri", yang muncul bukan hanya gelak tawa di lokasi pidato, tetapi juga pertanyaan di ruang publik: apakah pemerintah benar-benar mendengar keluhan rakyat, atau hanya sedang membalasnya dengan sindiran?